Berita Terbaru

Korban Penganiayaan Di Pulokerto membuat laporan ke Polsek Gandus.

Gambar
  Korban Penganiayaan Di Pulokerto membuat laporan ke Polsek Gandus. Sumsel,ibacabaca.com_.  K etua Umum Persatuan Pendamping Aspirasi Masyarakat (PPAM) Indonesia, Effendi Mulia, SH bersama Ketua DPD PPAM Indonesia Kab. Ogan Ilir Aidil Fitri mendampingi korban penganiayaan Erman untuk mencari keadilan dengan melaporkan kepada kepolisian Polsek Gandus, Palembang. Diketahui bahwa korban Erman menceritakan permasalahan yang menimpa diri nya kepada Aidil Fitri, Ketua DPD PPAM Indonesia Kab. Ogan Ilir. “Saya dituduh mencuri pakaian celana panjang yang kemudian saya dicekik oleh bapak si pelaku (R) dipaksa untuk mengakuinya dan dipukulnya”, ujar Erman kepada Aidil Fitri, Kamis malam (11/04/24). Atas kejadian tersebut ketua DPD PPAM Indonesia Kab. Ogan Ilir, Aidil Fitri membawa korban ke Rumah Sakit untuk periksa, Kamis malam (11/04/24). Ketua DPD PPAM Kab Ogan Ilir, Aidil Fitri  langsung merespon cepat pengaduan Erman dengan membawa korban untuk ke Rumah sakit memeriksa keadaannya dan segera

"Honorer Di Angkat ASN". Ajukan sebelum 28 November 2023.

"Honor Di Angkat ASN". Ajukan Sebelum 28 November 2023.

Presiden RI Ir.H. Joko widodo

Sumsel, ibacabaca.com_.  Kabar baik datang untuk semua tenaga honorer diseluruh Indonesia karena saat ini pemerintah telah mengumumkannya yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo.
Tentunya kabar baik ini menjadi berita yang menggembirakan bagi semua tenaga honorer karena status mereka nantinya akan dilakukan pengangkatan menjadi ASN(Aparatur Sipil Negara). Oleh karena itu kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan baik dan pemerintahan telah mempersiapkan skema nya.

Surat edaran terbaru telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)dan menetapkan 4 syarat penting bagi para tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintahan dan daerah.

Saat ini diperkirakan ada sekitar 2,3 juta tenaga honorer yang telah diakui oleh pemerintah di seluruh Indonesia.

Meski anggaran pemerintah akan mengalami peningkatan, namun Presiden Jokowi meminta agar KemenPan RB tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap tenaga honorer karena Penghapusan tenaga honorer berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 akan dilakukan sebelum tanggal 28 November 2023.

Oleh karena itu untuk seluruh tenaga honorer yang ada diseluruh Indonesia sangat penting  untuk segera memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

PP Nomor 48 Tahun 2005 mengenai peraturan yang mengatur keberadaan tenaga honorer di instansi pemerintah.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa tenaga honorer dapat menerima penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dengan adanya peraturan ini yang membuat pemerintah tidak dapat sewenang-wenang mengakhiri kontrak kerja tenaga honorer dengan mudah tanpa adanya alasan yang jelas dan pasal ini sangat baik sekali mendukung tenaga kerja honorer.

Untuk proses pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2005.

Tenaga honorer tertentu diharuskan juga untuk menjawab segala pertanyaan terkait pengetahuan di bidang pemerintahan agar dapat memenuhi syarat - syarat seperti seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Jadi sama halnya seperti mengikuti tes calon ASN.

Ada 4 syarat penting yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer untuk diangkat menjadi ASN, yang berdasarkan sesuai dengan surat edaran MenPAN RB nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 yaitu sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai tenaga honorer kategori 2 (THK-2) yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan sedang bekerja di instansi pemerintahan.

2. Menerima upah/gaji dengan pembayaran langsung yang bersumber dari APBN atau APBD.

3. Dipekerjakan atau diangkat oleh pimpinan unit kerja setidaknya pada tingkat terendah.

4. Memenuhi persyaratan usia minimal 21 tahun dan maksimal 56 tahun pada 31 Desember 2023.

Surat edaran MenPAN RB juga menekankan bahwa tenaga honorer yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut maka akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dengan demikian para tenaga honorer akan diberikan kepastian status, karier, dan kesejahteraan bagi tenaga honorer yang telah lama berkontribusi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Jadi persiapan untuk memenuhi syarat-syarat menjadi ASN ataupun PPPK sangatlah penting bagi para honorer.

Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang pemerintahan juga sangatlah penting untuk kunci sukses lulus seleksi administrasi.

Menjadi ASN baik itu tenaga honorer maupun non ASN mempunyai peluang dan kesempatan yang sama agar mendapatkan karier yang lebih baik sehingga bisa menunjang taraf kehidupannya kelak.

Dengan diangkatnya menjadi ASN memberikan kepastian dalam karier serta mendapatkan berbagai fasilitas  seperti tunjangan, pensiun, kesempatan untuk mengikuti pelatihan maupun pengembangan kompetensi.

Untuk itu perlu segera mengambil tindakan dan mempersiapkan diri agar memenuhi keempat syarat yang telah ditetapkan yaitu:

1. pastikan diri terdaftar sebagai tenaga honorer kategori 2 dan terdaftar dalam database BKN. Jika belum terdaftar, maka segera anda mengajukan permohonan pendaftaran dan pastikan semua dokumen lengkap.

2. perhatikan pembayaran upah atau gaji. Pastikan dana yang diterima berasal dari APBN atau APBD, dan bukan melalui pihak ketiga.

Jika ada ketidakjelasan terkait hal ini, segeralah konsultasikan dengan pihak terkait untuk memastikannya agar memenuhi syarat yang ditetapkan.

3. pastikan pekerjaan sebagai tenaga honorer diakui oleh pimpinan unit kerja.

Apabila belum ada pengakuan formal, upayakanlah untuk mendapatkan pengakuan tersebut agar memenuhi  syarat pengangkatan menjadi ASN.

4. Pastikan usia Anda diatara 21 hingga 56 tahun pada 31 Desember 2023.

Dengan memenuhi keempat syarat tersebut diatas, maka tenaga honorer memiliki peluang yang besar untuk diangkat menjadi ASN tanpa perlu mengikuti tes.

Akan tetapi tetap yang harus diingat bahwa proses pengangkatan masih melalui seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi.

Oleh karena itu, persiapkan diri anda dengan baik, tingkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang pemerintahan, serta jaga integritas dan kualitas kerja Anda.

Kesempatan ini merupakan langkah yang baik dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan memberikan keadilan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi serta memberikan peluang bagi Non ASN.

Junimart Girsang selaku Wakil Ketua Komisi II DPR juga menjelaskan bahwa pengangkatan honorer berlaku untuk seluruh tenaga non ASN tanpa terkecuali sehingga prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN dirasakan penerapannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terdapat ruang bagi pengalihan status kepegawaian non-ASN menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun PPPK.

Namun, hal ini tetap harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 5/2014.

Tenaga Honorer pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas. 

Mahmud MD menyatakan bahwa honorer dalam tiga kategori yaitu Pengemudi, Tenaga Kebersihan, dan Satuan Pengamanan jika tidak masuk ASN maupun PPPK dapat mengikuti skema khusus sebagai tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga sehingga mereka tetap dapat bekerja. 

Mahmud MD juga menegaskan perlunya menyusun langkah strategis untuk menyelesaikan status pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penuhi persyaratannya sebelum batas waktu 28 November 2023.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Suhajar Diantoro) juga memberikan solusi bagi honorer yang tidak lolos seleksi CPNS dan PPPK 2023.

Mereka dapat mengikuti opsi pencermatan ulang pada PP No. 49/2018 yaitu dengan mengikuti seleksi PPPK Afirmasi dengan syarat khusus. 

Bagi yang memenuhi syarat, honore diarahkan untuk mengikuti seleksi agar dapat menjadi ASN PNS maupun PPPK.

Mahmud MD juga menegaskan dalam menyelesaikan status kepegawaian Non ASN, perlunya menyusun langkah strategis agar yang tidak memenuhi syarat atau yang tidak lulus seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK dapat menentukan langkah selanjutnya.

Untuk yang sudah memenuhi syarat, Tenaga honorer dapat dianjurkan untuk mengikuti seleksi agar dapat menjadi ASN PNS maupun PPPK. Segera ambil peluang, jangan sampai ketinggalan dan semoga berhasil.


ibacabaca.com

By:(Sep)


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tasyakuran Warga baru PSHT Ranting Kecamatan Gandus Cabang kota Palembang 24 September tahun 2023 , Sukses dilaksanakan

Pemprov adakan Pemutihan Kendaraan Bermotor Di Sembilan Provinsi Termasuk Sumsel, Denda Di Hilangkan.